Lembaga Pers Mu’allimin, Yogyakarta—Kurang lebih 4 bulan usai Pelantikan Akbar dilaksanakan, tepatnya 30 September 2025. Banyak perihal yang mengganggu pola hidup anggota organisasi santri Mu’allimin. Mulai dari kehilangan arah gerak, kehilangan semangat berorganisasi, hingga kehilangan konsistensi. Faktanya masalah tersebut sudah menjadi santapan sehari-hari para anggota di periode-periode sebelumnya. Menjaga konsistensi dari suatu kebiasaan adalah keharusan yang dimiliki oleh anggota organisasi santri dan pada dasarnya mereka memang dipaksa untuk menjaga konsistensi tersebut hingga periode berakhir, harap-harap dapat mendarah daging dalam diri mereka, meskipun sudah tidak lagi menjadi anak organisasi.
Namun, di tengah banyaknya masalah internal yang menerpa, Madrasah justru merancang konsep baru untuk organisasi santri—Organtri—dengan menggandakan kepemimpinan. Semenjak Presiden RI, Joko Widodo meresmikan Kampus Terpadu Mu’allimin yang berada di Sedayu pada 10 September 2021 lalu, prediksi para santri mengenai kekurangan organtri dalam melakukan pengkaderan pada siswa Sedayu benar terjadi.
Organtri yang terlalu fokus pada perkaderan Mu’allimin Kampus Induk—S. Parman—sampai-sampai tidak memperhatikan proses perkaderan Sedayu, yang ternyata menjadi catatan penting untuk Madrasah. Sebab, tagline Sekolah Kader 6 Tahun perlu dipertanyakan. Akankah Mu’allimin tetap menjadi Sekolah Kader, jika proses perkaderannya tidak balance?
Oleh karenanya, pada bulan September lalu Madrasah bersepakat untuk memisahkan organtri Sedayu dan S. Parman. Akan tetapi, sebagian purna organtri memandang langkah yang diambil Madrasah terlalu berisiko untuk keberlangsungan hidup dan tatanan anggota organtri. Terlebih santri Kampus Sedayu tidak secara teratur memperhatikan cara para pendahulunya berorganisasi, terutama mereka juga belum memiliki pengalaman secara nyata tentang mengelola organisasi atau komunitas. Dibalik keresahan santrinya, Madrasah dengan berani mengumumkan regulasi baru pada organtri. Keputusan mengangkat dua pemimpin dalam satu organtri di tempat berbeda dinilai lebih layak untuk menyeimbangkan tatanan perkaderan bagi santri Mu’allimin.
Kritik Organtri
Meski banyak mendapat kecaman dari para purna, pada dasarnya konsep ini (dualisme kepemimpinan) memang harus diuji apakah lebih layak dari sebelumnya atau justru semakin merepotkan. Melihat track record tahun lalu, yang di mana banyak anggota terlihat kewalahan karena harus berlari ke sana ke mari untuk mengurus acara, seperti mengurus surat-menyurat dan transportasi. Belum lagi keberadaan pihak bersangkutan yang tidak menetap di satu tempat membuat perizinan menjadi sedikit terganggu.
Berkaca pada tahun lalu pula, di mana kuota penerimaan yang begitu sedikit karena harus menampung di dua tempat sekaligus membuat banyak pihak merasa sakit hati, tidak sedikit adanya indikasi mengenai manipulasi yang terjadi di belakang agar mendapat kursi yang diinginkan oleh pihak tertentu membuat persaingan semakin ketat. Dan tentunya hal tersebut membuat santri lain yang sudah berusaha keras untuk masuk dalam organisasi tersebut merasa terkhianati oleh hasilnya. Selain itu, dilema kepemimpinan S. Parman yang “katanya” jarang menyentuh Sedayu karena sulitnya komunikasi antara dua tempat berbeda dan jauh menjadi alasan kuat mengapa Madrasah merancang sistem dualisme ini.
Namun, kabar baik dari dualisme kepemimpinan ini ialah membuat peluang santri untuk menjadi partisipan dalam organisasi yang ia tuju semakin terbuka lebar. Dengan adanya dualisme kepemimpinan antara S. Parman dan Sedayu dinilai menjadi salah satu solusi dari peliknya komunikasi antara masing-masing anggota dalam organisasi dan juga manipulasi-manipulasi yang terjadi antara pihak satu dengan pihak lainnya yang punya kekuasaan.
Lalu, apakah spekulasi negatif dari para purna mampu dijawab dengan elegan oleh anggota organtri di tahun ini? Apakah keputusan Madrasah ini dapat dibuktikan anggota organtri dengan kerja yang lebih maksimal dari tahun-tahun sebelumnya?
Oleh: Khalish Zeinadin
Editor: Khalish Zeinadin
