Menjelang akhir tahun 2025, seantero negeri Indonesia dihebohkan oleh bencana banjir dahsyat yang menggerus tiga wilayah di Sumatra; Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat. Tiga wilayah besar, bung! Ini bukan main-main. Banjir dahsyat telah menggerus tanah, menghanyutkan gelondongan kayu, membunuh banyak makhluk hidup, mulai dari manusia, tetumbuhan hingga hewan, meremukkan bangunan-bangunan, menggenangi rumah-rumah mereka. Belum lagi kedatangan banjir susulan yang menyerang Kabupaten Pidie Jaya, Aceh. Betapa mengerikannya bencana besar ini. Sudah seharusnya pemerintah pusat menetapkan status bencana nasional terhadap bencana yang menghantam tiga wilayah di Sumatra ini.
Namun, apa yang terjadi di lapangan sungguh membuat kita geleng-geleng kepala. Beberapa (oknum) pejabat justru melontarkan yapping yang sangat tidak masuk akal. Ada pejabat yang bilang kalau bencana mengerikan yang menghantam Sumatra itu cuma kelihatan ngeri di media sosial, kemudian ia meninjau lokasi kejadian bencana secara langsung dan kaget melihat kengerian yang ditimbulkan bencana besar tersebut. Ada juga pejabat yang mengusulkan kalau sebaiknya Presiden Prabowo menjadi presiden seumur hidup ketika presiden berkunjung langsung ke Aceh.
Belum lagi kelakuan pejabat yang kebanyakan akting. Ada pejabat yang pakai rompi Tactical Vest saat meninjau lokasi bencana. Takut kebanjiran, to. Kok sampai pakai rompi Tactical Vest segala. Ada juga pejabat yang diviral-viralkan cuma gara-gara bawa satu karung beras. Ya kalau cuma satu karung beras, yang lain juga pada bisa. Itu nanggung. Harusnya sepuluh karung aja sekalian. Aksi-aksi akting tersebut lantas menuai banyak tanggapan dari netizen Indonesia. Banyak yang berkomentar negatif, menyesalkan pejabat-pejabat negara yang malah sibuk melakukan (apa coba yang dicitrakan?). Bahkan, media sosial sampai dibanjiri meme yang menggunakan foto yang sama, foto seorang anak muda yang mengenakan rompi Tactical Vest sambil nunjuk-nunjuk ke arah arus banjir yang sedang berjalan dan seorang si mbah yang memanggul satu karung beras.
Jika kita flashback ke belakang, sebenarnya bencana besar yang membanjiri tiga wilayah di Sumatra ini banyak disebabkan oleh aktivitas manusia yang berkontribusi dalam merusak lingkungan. Sebagai contoh, program deforestasi atau penggundulan hutan untuk keperluan membuka lahan sawit. Program tersebut diinisiasi langsung sama beliaunya yang duduk di singgasana teratas di pemerintahan, dijalankan secara besar-besaran, dijaga oleh derap aparat keamanan, digunakan untuk kepentingan perekonomian, diharap menghasilkan keuntungan, dihasilkan darinya bencana padahal belum lama program ini diadakan. Kata beliaunya yang memerintahkan pembukaan lahan sawit, pohon sawit itu kan sama-sama pohon. Ada daunnya, bisa menyerap karbon dioksida, menghasilkan oksigen. Tapi, ternyata pohon sawit itu beda dengan pohon-pohon biasa. Bila dilihat dari struktur akarnya, akar pohon biasa itu punya kemampuan mengikat tanah lebih kuat dibandingkan dengan akar pohon sawit.
Namun, demi keuntungan material perekonomian, sang presiden pun tidak memedulikan hasil analisis penelitian dari ayat-ayat Allah yang terhampar di semesta alam. Kita baru membahas mengenai deforestasi demi pembukaan lahan sawit, belum membahas bagaimana pertambangan dapat merusak alam. Sebagai contoh, pertambangan nikel di daerah Maluku Utara. Penambangan nikel di sana telah terbagi menjadi 44 izin usaha pertambangan (IUP) dan 1 kontrak karya. Total luas lahan yang digunakan untuk pertambangan mencapai sekitar 201.000 hektare, dengan perincian sebagai berikut: PT Weda Bay Nickel memperoleh 45 ribu hektare, PT Halmahera Sukses Mineral mendapat 7.726 hektare, PT Tekindo Energi 1.000 hektare, PT Karunia Sagea Mineral 1.225 hektare, dan PT First Pacific Mining 2.080 hektare. Kegiatan tersebut telah membabat hutan, mengotori sungai, mengganggu kehidupan masyarakat sekitar, mengancam keanekaragaman hayati dan keindahan alam, menghancurkan ekosistem dan keseimbangan alam.
Ujung-ujungnya, rakyatlah yang menanggung bencana, kerusakan alam, terganggunya kehidupan sehari-hari masyarakat, kekerasan yang dilakukan aparat keamanan yang menjaga jalannya bisnis, terancamnya ekosistem akibat kegiatan bisnis yang berpotensi merusak alam. Sementara itu, pejabat-pejabat pemerintahan yang melancarkan, meng-ACC, memberi izin pada kegiatan bisnis yang merusak alam justru tidak melakukan aksi nyata di kala bencana terjadi akibat kegiatan bisnis tersebut. Beberapa pejabat malah sibuk berakting, memoles citra, yapping. Penanganan bencana yang dilakukan pemerintah terbilang masih belum maksimal. Udah gitu, menolak bantuan dari luar juga dengan alasan demi martabat bangsa.
Namun, orang-orang baik tidak akan hilang dari dunia yang kejam ini. Pendiri Malaka Project, sekaligus aktivis dan konten kreator, Ferry Irwandi berhasil menggalang donasi untuk korban bencana Sumatra sebesar Rp10,3 miliar. Sebuah usaha yang membanggakan. Baru-baru ini, konten kreator asal Aceh, Sherly Annavita mengaku dirinya mendapat serangkaian teror setelah menyampaikan pandangannya terkait penanganan bencana Sumatra. Teror tersebut antara lain berupa mobilnya yang dicorat-coret dengan cat semprot merah, rumahnya yang dilempari telur busuk, diberi surat ancaman, diserang lewat Direct Message (DM) di Instagram, dll. Tampaknya teror yang ditujukan pada Sherly merupakan sebuah bentuk pembungkaman terhadap suara rakyat.
Untuk kedepannya, diharapkan pemerintah dapat mengevaluasi upaya penanganan bencana yang sudah dilakukannya, pengelolaan lingkungan dan alam, mitigasi bencana. Jangan hanya mementingkan keuntungan ekonomi, namun juga harus mengedepankan kepedulian terhadap lingkungan hidup, alam yang menjadi rumah bagi manusia. Jangan hanya bersikap baik pada rakyat sebelum menjadi pejabat, namun juga menjaga konsistensi kebaikan, pengayoman penuh pada rakyat. Jangan hanya fokus pada pencitraan, namun juga melakukan tindakan nyata. Walaupun saya pribadi sebagai penulis juga masih banyak kekurangannya. Sekarang ini aneh. Rakyat mau mengkritik pemerintah, atau bahkan sekadar membikin meme sindiran politik saja sudah sedikit demi sedikit dibungkam. Padahal kritik itu berguna untuk membantu kinerja pemerintah dan meme itu untuk memacu semangat bekerja pejabat. Ya, kan.
Penulis: Aza Kahfi Najiy
Penyunting: Jawda Zahi Alghani