Selain terkenal akan keistimewaannya, Jogja juga terkenal akan wisatanya yang indah dan banyak. Disamping itu, banyaknya universitas ternama yang berdiri di Jogja menambah daya minat warga lokal maupun non lokal untuk mengunjungi tempat ini, entah hanya sekedar traveling, menuntut ilmu, atau bahkan untuk mencari keberuntungan alias pekerjaan.
Namun, di balik keistimewaan Jogja, nampaknya tak seindah yang dirasakan oleh para pekerja atau buruh di Yogyakarta. Bahkan pembahasan tersebut menjadi akrab di media sosial akhir-akhir ini. Upah Minimum Provinsi (UMP) di Daerah Istimewa Yogyakarta masih rendah jika dibandingkan dengan daerah lainnya. Padahal, Yogyakarta memiliki intensitas pengunjung dan wisatawan yang tinggi, dengan kelebihan dan kenyamanan suasananya, nyatanya tidak serta merta mendongkrak UMP DIY.
Tentu rendahnya UMP Jogja tidak sesederhana biaya hidup yang murah, salah satunya biaya makan. Sebab masalah ini adalah masalah yang besar dan tidak sepatutnya dibenarkan, karena kebutuhan manusia untuk menunjang hidup tidak hanya terbatas pada hidangan. Mungkin harga nasi lebih murah, harga kos-kosan lebih terjangkau, namun harga rumah di Jogja sangat mahal. Bahkan peringkat ketiga termahal setelah Jakarta dan Bali. Disamping itu, harga motor, mobil, handphone, rokok dan lainnya relatif sama dengan daerah lain. Dari penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa apa yang disebut dengan biaya hidup murah tidak bisa kita sederhanakan dengan berpatok pada harga nasi kuning dan es teh manis.
Dampak negatif dari rendahnya UMP Jogja tentunya akan merugikan masyarakat Jogja itu sendiri, dan akan dirasakan dalam jangka panjang. Disamping itu para pekerja yang berkarir di Jogja harus mengubur mimpinya untuk membeli rumah di Jogja, kecuali adanya warisan. Rumah-rumah tersebut akan terbeli oleh mereka yang berkarir di kota lain dan menghabiskan masa pensiunnya di Jogja.
Penyebab rendahnya UMP Jogja tidak bisa bisa dijawab dengan cara sederhana. Diantaranya, disebabkan oleh Political Will yaitu sebagai daya tarik agar investor masuk, sehingga industri masuk, manufaktur pun masuk. Namun nyatanya, para investor lebih tertarik berinvestasi di Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur yang bahkan memiliki UMP yang lebih tinggi. Hal tersebut disebabkan oleh harga tanah yang mahal dan ketersediaan lahan yang kurang, juga regulasi Kesultanan yang membuat para investor tidak memilih Jogja untuk berinvestasi. Faktor lainnya adalah daya beli masyarakat. Sebab pasar di Jogja walau kompetitif, namun memiliki kapital yang tidak besar dan para mahasiswa yang terbiasa dengan harga yang murah. Solusi dari kondisi ini tentunya ada di pemerintah. Baik pusat maupun daerah harus “duduk bareng” meluruskan benang-benang kusut, menemukan solusi yang berdampak positif bagi masyarakat.
Oleh: Roghib Vika Elkavi Editor: Danu Rahman W.
