29.3 C
Yogyakarta
Selasa, 15 Juli 2025
BerandaArtikelDemokrasi Ibu Pertiwi

Demokrasi Ibu Pertiwi

Lembaga Pers Mu’allimin, Yogyakarta — Memperingati Hari Demokrasi, tanggal 15 September diperingati oleh dunia internasional sebagai hari demokrasi. Hal ini bertujuan untuk menjaga nilai-nilai demokrasi bagi semua pihak pemerintah. Hari demokrasi ini diperingati sebagai bahan refleksi bagi para pemerintah akan konsep demokrasi yang dianut apakah telah sesuai dengan kaidah-kaidah dasar demokrasi atau malah berlawanan.


Di artikel kali ini penulis ingin mengutarakan sedikit sejarah akan demokrasi itu sendiri, bagaimana perjalanan demokrasi di Internasional dan di Indonesia terkhusus.


Bagaimana sejarah hari Demokrasi Internasional ?

Majelis umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengangkat sebuah resolusi tentang penetapan hari demokrasi internasional setiap tanggal 15 September pada tahun 2007. Tujuannya untuk mempromosikan peran pemerintah dalam menjaga demokrasi terbuka di antara semua negara anggota Piagam PBB serta merayakan nilai-nilai yang berprinsip kedemokrasian.

Tercantum pada pasal 19 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia yang berisi tentang kebebasan berekspresi menyatakan, “Setiap orang berhak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi; hak ini mencakup kebebasan untuk mempunyai pendapat tanpa campur tangan dan untuk mencari, menerima dan menyampaikan informasi dan gagasan melalui media apa pun dan tanpa memandang batas-batas.” (Dikutip dari detiknews)

Pengertian Demokrasi

Secara Bahasa, kata demokrasi berasal dari bahasa Yunani Kuno, yaitu demos dan kratos. Demos berarti rakyat, dan kratos berarti kekuasaan yang mutlak.

Sedangkan secara istilah Demokrasi adalah sistem pemerintahan di mana rakyat turut serta memerintah melalui perwakilannya. Yang mana dalam arti sempitnya adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.

4 periode perkembangan demokrasi di Indonesia:

1. Demokrasi Liberal-Parlementer (1945-1959)

2. Demokrasi Terpimpin (1959-1965)

3. Demokrasi Pancasila Era Orde Baru (1965-1998).

4. Demokrasi Pancasila Era Reformasi (1998-Sekarang).

Yah kehidupan sehari-hari kita dalam bernegara tidak akan pernah lepas untuk berdemokrasi karena kita hidup di negara Indonesia yang menganut sistem demokrasi. Sistem demokrasi lebih baik ketimbang oligarki dan diktator karena rakyat lebih banyak berperan sedangkan pemerintah hanya menjalankan berbagai aspirasi dari rakyatnya dan juga karena masyarakatnya diberikan kebebasan dalam berpendapat. Indonesia menerapkan yang namanya Trias Politica yang bermakna pemisahan kekuasaan. Tujuannya agar kekuasaan tidak berpusat di satu pihak. Isinya ada Lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif ketiganya mempunyai peran masing-masing.


Apakah demokrasi di Indonesia sudah bisa berjalan dengan baik?.


Ada beberapa syarat pelaksanaan demokrasi berjalan dengan baik, yaitu ada kesetaraan hukum yang mana di mata hukum semua elemen masyarakat setara. Tidak ada yang namanya tumpul ke atas tajam ke bawah, artinya hukum-hukum itu hanya bagi kaum golongan bawah.

Kemudian ada kebebasan berpendapat. Ini menjadi catatan penting bagi pemerintah untuk tidak menutup telinga atas semua aspirasi masyarakat yang diajukan dan semua itu harus direalisasikan dengan baik.

Tidak lupa juga pemilu yang adil, yang mana ketika terjadinya pemilihan suatu pemimpin harus dilaksanakan dengan jujur tanpa ada kecurangan yang dapat merugikan salah satu pihak entah dari pihak kubu koalisi atau oposisi. Hampir semua agenda pemilu pasti tak lepas dari yang namanya jual beli suara rakyat, ini benar-benar harus diperhatikan karena masyarakat luas lah yang menentukan pemimpin bagi daerahnya. Pemilu kerap kali ditemukan kecurangan terutama ketika bagian elit atas sudah menentukan pemenangnya sebelum hari-H, inilah rahasia para elit partai politik terhadap massa publik


Oleh karena itu, kita baik golongan muda maupun tua buka kelopak mata, jangan tutup gendang telinga terhadap apa yang pemerintah buat kepada kita. Sudah sepatutnya kita sebagai masyarakat bangsa Indonesia untuk terus mengingatkan pemerintah agar tidak terus khilaf terhadap tugasnya untuk mengayomi rakyatnya. Banyaknya praktik KKN dan banyak menekan golongan bawah memang menjadi hidangan sehari-hari di negeri ibu Pertiwi ini. Makanya kita sebagai para pemuda untuk bisa menyiapkan diri untuk membangun bangsa Indonesia lebih baik lagi, terlebih dengan adanya gerakan gold generation 2045.

Oleh: Idan Akhmad
Editor: Mazaya Abdillah Iskandar
Disclaimer: Konten adalah hak cipta dan tanggung jawab masing-masing pembuat, kecuali dinyatakan sebaliknya. Selengkapnya
Kiriman Sebelumnya
Kiriman Selanjutnya

Ikuti KweeksNews!

105FansSuka
1,153PengikutIkuti
41PengikutIkuti

Kiriman Terbaru

- Iklan -