Berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945)
yang telah dirancang oleh para pendiri bangsa, terdapat empat tujuan utama bangsa dan
negara Indonesia. Pertama, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah
Indonesia. Kedua, memajukan kesejahteraan umum. Ketiga, mencerdaskan kehidupan
bangsa. Keempat, ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan,
perdamaian abadi, dan keadilan sosial.
Namun, setelah seluruh pengorbanan dan pemikiran yang dicurahkan oleh para pahlawan
terdahulu, sudah sejauh mana cita-cita tersebut terwujud? Apakah seluruh rakyat Indonesia
telah menikmati kesejahteraan sosial? Apakah makna kemerdekaan benar-benar telah terwujud
dalam kehidupan masyarakat?
Berdasarkan data yang dirilis pada 5 Agustus 2026 oleh Badan Pusat Statistik (BPS), persentase
penduduk miskin di Indonesia mengalami penurunan dari 8,25 persen menjadi 8,07 persen
pada periode September 2025 hingga Maret 2026. Data tersebut menjadi kabar baik karena
menunjukkan adanya penurunan angka kemiskinan di Indonesia. Namun, angka 8,07 persen
tersebut masih merepresentasikan 22,93 juta penduduk Indonesia yang memiliki pengeluaran
per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan nasional, yaitu Rp669.235. Di satu sisi, kita
patut mengapresiasi penurunan angka kemiskinan tersebut. Akan tetapi, apakah kita seharusnya
merayakan pencapaian ini sepenuhnya? Data tersebut bukan sekadar menyajikan angka,
melainkan menggambarkan jutaan manusia yang hidup di negara yang sama, menghirup udara
yang sama, dan berada di bawah konstitusi yang sama, tetapi masih menghadapi kondisi sosial
dan ekonomi yang berbeda.
Dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945, terdapat salah satu tujuan bangsa Indonesia,
yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Tujuan tersebut mengandung makna bahwa negara
memiliki tanggung jawab untuk menjamin hak setiap warga negara dalam memperoleh
pendidikan yang layak dan bermutu, sekaligus membangun generasi yang mampu bersaing
dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK). Namun, terdapat data yang
menunjukkan bahwa cita-cita tersebut belum sepenuhnya terwujud. Badan Pusat Statistik pada
2024 memperlihatkan adanya perbedaan jumlah fasilitas pendidikan di berbagai daerah di
Indonesia. Sebagai contoh, jumlah Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Provinsi Nusa
Tenggara Timur (NTT) tercatat sebanyak 1.699 sekolah, sedangkan di Provinsi Jawa Timur
mencapai 8.442 sekolah.
Perbandingan tersebut bukan bertujuan untuk menunjukkan daerah mana yang memiliki
kualitas pendidikan lebih baik. Sebaliknya, data tersebut menggambarkan adanya kesenjangan
ketersediaan fasilitas pendidikan antardaerah. Hal ini menjadi salah satu indikasi bahwa tujuan
UUD 1945 untuk mencerdaskan kehidupan bangsa belum sepenuhnya terwujud secara merata.
Kondisi sosial ekonomi, keterbatasan akses internet, serta kurangnya tenaga pendidik di
sejumlah wilayah masih menjadi hambatan bagi anak-anak untuk memperoleh pendidikan
yang layak.
Sebagai langkah penyelesaian, pemerintah perlu meningkatkan pemerataan pembangunan,
bukan hanya berfokus pada pertumbuhan ekonomi. Dalam sektor pendidikan, pemerintah perlu
memperkuat distribusi tenaga pendidik ke wilayah-wilayah terpencil serta memberikan
bantuan finansial kepada keluarga kurang mampu agar anak-anak tetap dapat mengakses
pendidikan. Selain itu, pemerintah juga perlu mempersiapkan masa depan peserta didik melalui
program pelatihan keterampilan yang relevan dengan kebutuhan dunia kerja. Dengan
demikian, kualitas sumber daya manusia Indonesia, khususnya yang akan memasuki sektor
industri, dapat terus ditingkatkan.
Peringatan Hari Pahlawan Nasional setiap 10 November bukan sekadar perayaan atau
penghormatan kepada para pahlawan melalui ucapan di media sosial. Lebih dari itu, Hari
Pahlawan menjadi pengingat bahwa perjuangan belum sepenuhnya selesai. Tugas generasi saat
ini bukan lagi mengangkat senjata untuk merebut kemerdekaan, melainkan meneruskan
perjuangan melalui upaya mewujudkan keadilan sosial dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat
Indonesia. Sebab, kemerdekaan yang sesungguhnya tidak hanya diukur dari terbebasnya
bangsa dari penjajahan, tetapi juga dari kemampuan negara dalam menjamin kehidupan yang
layak bagi setiap warganya.
Penulis: Rakha Zubaidy Rama
Penyunting: Rakha Zubaidy Rama